Selasa, 23 Februari 2010

Sikap PKS jelang Final Pansus

VIVAnews - Para petinggi politik dari partai Demokrat terus melakukan lobi-lobi politik. Lobi itu kian kencang, terutama menjelang Panitia Khusus (Pansus) Century menjelang final. Semalam, partai yang berkoalisi dengan pemerintahan SBY-Boediono, mestinya berkumpul di Cikeas. Tapi pertemuan itu batal.
Aksi lobi-lobi lobi politik ini, juga diimbuhi oleh kabar tentang adanya pergantian menteri. Pergantian terutama dilakukan karena sejumlah partai koalisi "tidak setia" dengan Demokrat dalam kasus Century ini.
Menteri Pertanian Suswono, yang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PSK) menyatakan siap diganti sebagai menteri bila memang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghendaki.
Menurutnya, soal apakah akan diganti atau tidak itu adalah kewenangan dan hak prerogatif presiden, jadi siapapun harus siap.
Soal apakah dirinya akan menjadi salah satu menteri yang akan di-reshuffle, Suswono mengaku siap, karena meskipun ada persoalan politik atau tidak, itu adalah hak presiden untuk mengangkat dan memberhentikan menterinya.
"Kalau memang presiden menghendaki, ya saya katakan siap diganti," kata menteri yang kader dari PKS usai membuka acara International Conference on Oil Palm and Environment  di Hotel Grand Hyatt, Nusa Dua, Selasa, 23 Februari 2010.
Sehingga saat ini yang terbaik adalah memberikan kontribusi kepada presiden dan negara.

"Saya ditugaskan oleh partai saya untuk membantu presiden jadi loyalitas saya pada presiden. Artinya apa yang sudah diamanatkan partai saya untuk mem-backup sepenuhnya pada presiden," kata Suswono.

Apalagi, tambah dia, Presiden sudah mencanangkan untuk melakukan swasembada jilid II yaitu beras dan gula konsumsi.

"Saya bertugas sepenuhnya bagaimana bisa memberikan yang terbaik sehingga pada 2014 ini bisa meningkatkan swasembada seperti kedelai, jagung, gula," ujar Suswono.

Dalam kontrak politik, imbuhnya, memang sudah disiapkan setiap saat harus siap (untuk diberhentikan). Namun, kata dia, sejauh ini semuanya masih kompak dan presiden menekankan pada menteri-menterinya untuk bekerja dengan keras.

"Tapi hingga saat ini tidak ada isyarat pergantian dan sepenuhnya (menteri) loyal pada presiden," tutur Suswono.
Seperti diketahui, sosok Suswono adalah politisi yang menjabat juga salah satu pendiri Partai Keadilan (PK) tahun 1998, dan PKS tahun 2002 itu, selama di Senayan (2005-2009) duduk sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPR RI yang membidangi masalah pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, kelautan, dan pangan.

Lulus Program S1 Sosial Ekonomi Peternakan IPB (1984), pria kelahiran Tegal, Jawa Tengah (Jateng), 20 April 1959 itu, melanjutkan Program S2 Magister Manajemen Agribisnis IPB (2004), dan kini sedang dalam proses menyelesaikan Program S3 Doktor Manajemen Bisnis IPB (kandidat doktor), sosok Suswono tak lepas dari masalah pertanian.

Suswono memiliki visi menyelaraskan harapan Presiden SBY saat memanggil dirinya di Cikeas dalam "audisi" calon menteri, di mana SBY berharap Departemen Pertanian (Deptan) mampu mewujudkan kemandirian pangan dengan meningkatkan produksi beras dan kesejahteraan petani.

Ketika dipanggil Presiden selama 15 menit, ia mengaku mendapatkan sejumlah paparan berisi harapan dan target SBY terhadap Deptan lima tahun ke depan.

Ia mencatat ada 10 butir harapan SBY yang disampaikan. "Pak SBY berharap Deptan mampu mewujudkan kemandirian pangan nasional," kata Ketua HMI Cabang Bogor (1982 - 1983) itu.

Setiap daerah mempunyai keunggulan masing-masing. Keunggulan tersebut diharapkan dapat mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Di samping itu, Deptan juga diharapkan dapat mempertahankan swasembada beras nasional. Caranya yakni dengan meningkatkan prodiksi beras.

Saat ini rata-rata produksi beras dalam negeri 5 ton per hektare. Ke depan diharapkan setiap hektare mampu menghasilkan sedikitnya 10 ton.

Suswono yang tercatat sebagai dosen Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor 1984-2004 mengutarakan, SBY juga berharap Deptan dapat memperbaiki infrastruktur pertanian, agar sektor ini dapat terus menggeliat serta menjadi pelaku utama pembangunan nasional.

Laporan: Dewi Umaryati | Bali

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar