Purwokerto – Mahasiswa di berbagai daerah di Indonesa melakukan aksi demo terhadap pelantikan SBY-Boediono. Meski pelaksanaan pelantikan presiden dan wakil presiden 2009 – 2014 berlangsung di Jakarta, namun puluhan mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto (Jateng), Selasa (20/10), menggelar aksi unjuk rasa.
Massa mahasiswa mengecam pemerintahan SBY-Boediono yang akan lebih mementingkan kepentingan partai politik pendukungnya, ketimbang kepentingan rakyat. Aksi yang berlangsung di alun-alun Purwokerto ini nyaris dibubarkan oleh polisi, ketika mahasiswa mencoba mendekati pintu masuk Gedung DPRD Banyumas.
Koordinator lapangan, Nur Hakim mengatakan, kabinet SBY-Budiono hanya mengedepankan kepentingan politik dan tidak berdasarkan kebutuhan rakyat. “SBY-Budiono kurang peduli terhadap rakyat, melainkan hanya mengedepankan kepentingan politik demi kelanggengan kekuasaannya,” katanya.
Aksi ini mendapat pengamanan ketat baik dari aparat kepolisan dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Sesudah menggelar orasi cukup lama di pojok alun-alun, para mahasiswa mencoba untuk mendekati pintu gerbang kantor DPRD Banyumas. Namun, polisi langsung menghentikannya. Ketegangan sempat terjadi, saat mahasiswa bersikeras untuk mendekat pintu gerbang.
Kabag ops Polres Banyumas, Kompol Sutopo Yuwono mengatakan, kalau ijin unjuk rasa hanya dilakukan di alun-alun dan tidak mendekati pintu gerbang kantor DPRD.
Namun, para mahasiswa tetap memaksa dan terjadi ketegangan. Mahasiswa membentuk barisan rapat dan tetap akan maju. “Kita hanya ingin bertemu dengan wakil rakyat untuk meminta mereka bersikap,” kata Nur Hakim.
Ketegangan berakhir, saat perwakilan anggota DPRD Banyumas keluar untuk menemui para pengunjuk rasa. Akhirnya dialog terjadi di pojok alun-alun dan mahasiswa membatalkan niatnya untuk masuk ke gedung Dewan.
Surat Keprihatinan Buat SBY
Bersamaan dengan hari pelantikan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Presiden dan Boediono sebagai wakil presiden RI periode 2009 – 2014, sebanyak 49 siswa-siswi SD Negeri 3 Demaan, Kecamatan kota Kudus, Kudus (Jateng) mengirimkan surat kepada presiden SBY. Surat itu rata-rata berisi berbagai keprihatinan yang masih terjadi. Meski tidak tahu, apakah suratnya benar-benar akan dibaca presiden, para siswa berharap agar SBY bisa mengatasinya.
Isi surat yang ditulis para siswa yang berasal dari kelas VI pun beragam. Salah satunya Fajar Karuniawan, meminta kepada Presiden SBY untuk lebih memperhatikan nasib para tenaga kerja Indonesi (TKI) yang bekerja di luar negeri, kemiskinan serta upaya pemberantasan korupsi.
Hal berbeda ditulis Aditya Tri Prasetya, yang meminta agar setelah dilantik, Presiden lebih memperhatikan soal kerusakan hutan yang banyak terjadi di wilayah RI. “Saya harap, penebangan liar yang masih marak terjadi, segera ditindak dengan tegas,” ungkapnya.
Kepala Sekolah SD Negeri 3 Demaan, Fajar Sri Utami mengatakan, surat yang ditulis para siswa merupakan bentuk perhatian atas dilantiknya SBY sebagai presiden, serta sekaligus keprihatinan akan kondisi bangsa Indonesia yang masih jauh tertinggal dibanding bangsa lain. ”Surat yang dibuat oleh siswa kelas VI tersebut akan kami kirimkan kepada presiden melalui jasa pos,” kata Fajar. (Py)
Sikap Ketua MPR Dinilai Berlebihan, Ada Apa?
lokasi: Home / Berita / OPINI / [sumber: Jakartapress.com]
Rabu, 21/10/2009 | 08:24 WIB
Sikap Ketua MPR Dinilai Berlebihan, Ada Apa?
OLEH: ARIEF TURATNO
SIKAP yang ditunjukan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI), H Taufik Kiemas (TK) dinilai sangat berlebihan terhadap Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sikap yang dinilai banyak pihak kurang pantas dilakukan Ketua MPR-RI antara lain, mengapa untuk menyampaikan undangan pelantikan TK mesti datang langsung kepada SBY. Kemudian, di pidato pembukaan sidang MPR-RI dengan agenda pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Selasa (20/10), yang bersangkutan sudah mengucapkan selamat kepada SBY. Namun, nampaknya bagi TK itu merasa belum cukup, sehingga bersama anaknya, Puan Maharani dia perlu menyalami dan mengucapkan selamat secara langsung kepada SBY. Pertanyaan dan persoalannya adalah mengapa sikap Ketua MPR-RI semacam itu?
Dalam ketatanegaraan kita, kedudukan MPR-RI adalah yang tertinggi dari institusi mana pun. Karena lembaga ini adalah manifestasi dari rakyat, dari bangsa Indonesia. Di majelis inilah semua perwakilan rakyat berkumpul dan menyatu, baik yang berasal dari anggota legisalatif (DPR-RI), maupun yang berasal dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Karena negara kita menganut system kedaulatan berada di tangan rakyat. Ketua MPR-RI adalah pimpinan dari semua wakil rakyat. Dia mengemban amanat kedaulatan rakyat, yang kemudian kepercayaan itu diberikan kepada Presiden terpilih, siapa pun orangnya. Dengan posisi semacam itu, sudah selayaknya jika posisi Ketua MPR-RI adalah sangat terhormat. Sehingga menjadi pertanyaan, dengan kedudukan yang begitu tinggi dan mulya, mengapa TK sebagai Ketua MPR-RI malah bersikap seperti orang pada umumnya?
Sikap TK itu tentu dapat kita pahami, bilamana dia datang ke acara pelantikan Presiden atas nama suami mantan Presiden RI Megawati Soekarnoputri, atau atas nama Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDIP, atau juga atas nama anggota DPR-RI. Dengan posisi semacam itu, tentu tidak akan banyak orang yang mempertanyakan tindak-tanduknya tersebut. Namun, ketika TK adalah Ketua MPR-RI, pimpinan sebuah lembaga dimana Presiden pun harus menghormatinya. Mengapa justeru sikap TK berlawanan dengan posisi institusi yang diwakilinya tersebut? Maka tidak heran, jika banyak muncul tudingan negative terhadapnya, antara lain mereka menduga, jangan-jangan TK banyak berhutang budi kepada SBY. Lainnya lagi menuding, jangan-jangan masih ada agenda tersembunyi lainnya yang sedang dideal-kan dengan SBY. Dan dugaan itu semakin mengerucut, dengan ditundanya pengumuman siapa saja bakal menjadi menteri di kabinet mendatang. Jangan-jangan TK dengan SBY tengah mematangkan tentang kandidat menteri yang berasal dari PDIP.
Untuk alasan yang terakhir, banyak pengamat yang menilai sudah agak terlambat. Mengapa? Karena untuk pos-pos menteri yang semula direncanakan akan diberikan kepada PDIP sudah ada yang mengisi, antara lain menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) yang semula diproyeksikan untuk Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Pramono Anung Wibowo sudah ada kandidatnya, yakni Darwin Z Saleh. Sefangkan pos lainnya yang semula diproyeksikan untuk putri Mahkota PDIP, Puan Maharani yakni Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, sekarang sudah disiapkan Linda Agum Gumelar. Sehingga secara praktis, jabatan di Kementerian Negara atau sejenisnya telah kosong. Namun, karena pos atau jabatan menteri adalah menjadi hak prerogative Presiden, dan sampai sejauh ini SBY pun belum mengumumkan siapa saja nama para calon pembantunya dan menduduki apa mereka. Maka, peluang tetap saja terbuka. Artinya, jika SBY mau dan TK sanggup menerobos “kebuntuan” tersebnt, maka bukan mustahil apa yang sudah diprediksi banyak pengamat saat ini dapat berubah sewaktu-waktu.
Pertanyaannya adalah apakah mungkin? Mungkin saja. Namun dengan catatan, SBY harus berani bermuka tebal. Mengapa? Karena, semua masyarakat tahu tentang siapa saja yang bakal menjadi menteri mendatang. Hal ini terjadi, karena mereka yang diperkirakan bakal menjadi menteri telah melalui sekian banyak seleksi atau audisi dan tes kesehatan. Maka menjadi aneh, jika tiba-tiba muncul nama calon menteri baru, sebut saja seperti Pramono Anung maupun Puan Maharani, yang tanpa mengikuti seleksi seperti kandidat lainnya mendadak jadi Menteri ESDM atapun Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. Kejadian ini tidak hanya bakal menjadi bahan tertawaan banyak orang, kredibilats SBY pun dipertaruhkan. Sementara bagi TK tidak ada ruginya, kalau semua itu terjadi. Bahkan dari sisi TK hal tersebut sangat menguntungkan, karena secara tidak langsung telah mampu meruntuhkan kredibilitas SBY di mata rakyat. Dengan kata lain, siapa tahu yang dilakukan Ketua MPR-RI sekarang ini adalah sebagai upaya mengalah untuk menang. Benarkah? (
Tidak ada komentar:
Posting Komentar