OUR JOURNAL

Senam Massal TK se Malang Raya 2011

2011-06-05T04:10:00.000+07:00

Nadia and Nadira 2011

2011-06-05T03:33:00.000+07:00

Nadia and Nadira's Picture (with Microsoft Paint)

2011-06-05T03:26:00.000+07:00

Malang Tempo Doeloe (Aloen - Aloen Boender)

2011-06-05T03:15:00.000+07:00

9 Catatan Untuk Darmin

2010-07-27T23:09:00.000+07:00

VIVAnews - Setelah melalui proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test), Komisi XI (Komisi Keuangan dan Perbankan) DPR RI akhirnya memilih Darmin Nasution sebagai Gubernur BI secara aklamasi.

Namun, terpilihnya Darmin sebagai Gubernur Bank Indonesia penuh sejumlah catatan-catatan.

Terdapat sembilan poin yang menjadi catatan Komisi XI.Pertama, bersedia mengundurkan diri dari jabatan BI jika menjadi terdakwa dalam kasus Bank Century. Hal tersebut berdasarkan rekomendasi Pansus Angket Bank Century.

Kedua, menjalankan kebijakan moneter yang bersinergi terhadap sektor riil terutama bagi UMKM dengan memberikan kemudahan akses pembayaran dan mendorong suku bunga pinjaman yang rendah.

Ketiga, kebijakan perbankan harus mempunyai efek positif terhadap pengurangan angka penurunan pengangguran dan menciptakan lapangan kerja.

Keempat, mendorong mekanisme check and balance, dan BI berkomitmen mendorong Badan Supervisi Bank Indonesia.

Kelima, Melakukan reformasi birokrasi di kalangan internal, mengingat adanya kasus selama ini karena kurang berjalannya good coprorate governance.

Keenam, mendorong perbankan syariah, BPR dikembangkan secara proporsional.

Ketujuh, perbankan nasional bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan tidak ada kendali asing dalam memperjuangkan asas resiprokal dengan perbankan negara lain.

Kedelapan, janji Gubernur BI terpilih membawa perubahan paradigma kerja BI agar pro sektor riil harus terbukti.

Kesembilan, bila penjelasan dan klarifikasi selama proses fit and proper test terhadap kasus-kasus yang ditanyakan oleh para anggota komisi XI terbukti tidak benar maka Darmin Nasution bersedia mengundurkan diri. Maklum, Darmin dicecar kasus Bank Century hingga pajak. (umi)

Apa Khabar Kasus Century ???

2010-07-27T22:42:00.000+07:00

VIVAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa penyelidikan kasus Bank Century yang dilakukannya belum dihentikan.

"Sampai ini perlu kita sampaikan ke masyarakat bahwa KPK masih bekerja keras dalam penyelidikan kasus Century," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Senin 26 Juli 2010.

Ditegaskan Johan, KPK tidak diam. "Kami masih mengumpulkan informasi dan data." Penyelidikan masih berproses.

Pekan ini, lanjut Johan, akan ada pertemuan antara tim Kejaksaan, Mabes Polri, dan KPK. "Untuk membahas pendalaman-pendalaman yang sudah kita lakukan," jelas Johan.

Pertemuan itu bukan kali pertama. Ketiga lembaga penegak hukum bertemu dalam kaitan koordinasi. "[KPK] ingin melihat sejauh mana penyelidikan di Polri dan Kejaksaan, atau sebaliknya," kata Johan.

Terkait pernyataan Ketua Komisi III Benny K Harman meminta kasus Bank Century ditutup, Johan menyatakan KPK sampai hari ini masih berpegang dengan penyelidikan yang dilakukan sendiri.

Memang, sejauh ini belum ditemukan unsur tindak pidana korupsi. Namun, "kesimpulan menghentikan ini [kasus Century] bukan dari sana, tapi dari sini," tegas Johan.

KPK tidak berencana untuk menghentikan kasus Century. "Sampai benar-benar kita menyimpulkan tidak ada tindak pidana korupsinya."

Sebelumnya, Ketua Komisi III Benny K Harman mengimbau kasus Century ditutupsecara hukum apabila lembaga penegak hukum memang tidak menemukan pelanggaran di dalamnya.

"Apalagi sejauh ini KPK dan Kejaksaan tidak menemukan unsur pelanggaran tindak pidana korupsinya," kata Benny di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin 26 Juli 2010.

Bila KPK dan Kejaksaan benar-benar tidak menemukan unsur korupsi dalam kasus Century, maka Benny mendesak agar kedua institusi hukum tersebut mengumumkan kepada publik secara terbuka bahwa memang tidak ditemukan unsur pidana korupsi di dalamnya.(np)

Fingerprint Untuk DPR

2010-07-27T22:27:00.000+07:00

VIVAnews - Meredam angka bolos yang tinggi, Dewan Perwakilan Rakyat berencana menggunakan sistem presensi sidik jari. Anggaran sudah disediakan, Sekretariat Jenderal DPR sudah diminta mengkaji penerapannya.

Namun rencana ini sepertinya tak berjalan mulus. Sejumlah anggota dewan menolak dengan alasan, politisi bukanlah pegawai kantoran yang tingkat produktivitasnya hanya diukur berdasarkan presensi semata.

"Saya tidak setuju dengan sistem finger print. Kami kan politisi. Kami tidak mau bila dianggap seolah-olah seperti karyawan kantoran," ujar fungsionaris Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Aria Bima di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin 26 Juli 2010. Ia menambahkan, toh mayoritas anggota DPR paham kapan mereka harus hadir dan berkontribusi pada suatu rapat penting.

"Silakan saja kalau sistem finger print itu mau diterapkan. Tapi saya tidak akan menggunakannya," kata Bima. Ia berpendapat, parameter penilaian kinerja DPR sebaiknya dilihat dari aspek pelaksanaan fungsi-fungsi kedewanan, bukan sekedar meributkan persoalan teknis.

Meskipun demikian, Aria sepakat apabila DPR menerapkan sistem pemotongan gaji bagi para anggotanya yang benar-benar terbukti pemalas dan tidak kontributif. Sistem finger print dan pemotongan gaji ini memang mengemuka setelah masyarakat menyoroti perilaku sejumlah anggota dewan yang cenderung malas menghadiri persidangan DPR.

Sekjen Golkar yang juga anggota Fraksi Golkar, Idrus Marham, juga tampak keberatan dengan sistem finger print. "Aduh, janganlah. Soal absen itu jangan dilihat secara parsial, tapi harus secara keseluruhan," ujarnya secara terpisah di Gedung DPR.

Idrus lebih memilih pendekatan kualitatif dalam menyadarkan anggota dewan. "Kami kan sudah besar. Jadi jangan pakai pendekatan anak kecil. Pendekatannya harus dari aspek kualitas," kata Idrus. Ia menambahkan, ke depannya harus diatur bahwa kehadiran anggota dalam rapat-rapat DPR dapat sungguh-sungguh bermakna. "Jangan sekadar hadir, lalu diam saja dalam rapat," ujarnya.

Ketua DPR Marzuki Alie menyatakan, sistem finger print akan segera diterapkan dalam waktu dekat. "Aturan mengenai absensi elektronik telah tercantum di Tata Tertib DPR. Jadi tinggal diimplementasikan saja," ujarnya. Terlebih, menurut Marzuki, parlemen di luar negeri pun menggunakan sistem serupa untuk mengontrol kedisiplinan para anggotanya.

"Anggaran untuk absensi elektronik ini pun tidak mahal, kurang dari Rp50 juta. Jadi tidak ada kendala sama sekali untuk diterapkan," ujarnya. Marzuki menjelaskan, ia telah menghubungi dan memerintahkan Sekjen DPR guna mempersiapkan segala sesuatu terkait penerapan sistem finger print tersebut.(umi)

Kadar Kebolosan DPR RI

2010-07-27T22:21:00.000+07:00

VIVAnews - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang terhormat sedang disorot masalah tingginya kadar kebolosan mereka di rapat-rapat parlemen. Dari tiga masa sidang, ada beberapa nama yang tercatat tidak hadir tanpa alasan di Sidang Paripurna DPR RI.

Termasuk dalam kelompok ini adalah para politisi yang vokal di Panitia Khusus Angket Bank Century. Mereka antara lain adalah Andi Rahmat dan Akbar Faizal.

Rekor tertinggi untuk "absen tanpa keterangan" dipegang oleh Ratu Munawaroh dari PAN yang mencatat nilai sempurna 100 persen. Dari 10 kali sidang paripurna di masa Sidang III, Munawaroh tak sekalipun hadir.

Berikut data kehadiran sejumlah anggota DPR di Sidang Paripurna sebagaimana tercatat di Biro Persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Sidang II: 4 Januari - 5 Maret 2010

Fraksi Partai Demokrat

Gondo Radityo Gambiro

Absen Tanpa Keterangan (TK): 3 kali (30%)

Hadir (H): 7 kali (70%)

Izin (I): 0 kali (0%)

Sakit (S): 0 kali (0%)

Nurcahyo Anggoro Jati

TK: 3 (30%)

H: 7 (70%)

I: 0 (0%)

S:0 (0%)

Fraksi Partai Golkar

Jeffrie Geovanie

TK: 6 (60%)

H: 4 (40%)

I: 0 (0%)

S: 0 (0%)

Fraksi PDI Perjuangan

Nusyirwan Soejono

TK: 3 (30%)

H: 7 (70%)

I: 0 (0%)

S: 0 (0%)

Fraksi PKS

Andi Rahmat

TK: 2 (20%)

H: 4 (40%)

I: 3 (30%)

S: 1 (10%)

Akbar Zulfikar

TK: 2 (20%)

H: 8 (80%)

I: 0 (0%)

S: 0 (0%)

Fraksi PAN

M Ichlas el-Qudsi

TK: 2 (20%)

H: 8 (80%)

I: 0 (0%)

S: 0 (0%)

Hans Ali Syahputra Syah Pahan

TK: 2 (20%)

H: 6 (60%)

I: 1 (10%)

S: 0 (0%)

Fraksi PPP

Ahmad Dese Sere

TK: 3 (30%)

H: 7 (70%)

I: 0 (0%)

S: 0 (0%)

Fraksi PKB

Agus Sulistiyono

TK: 4 (40%)

H: 5 (50%)

I: 1 (10%)

S: 0 (0%)

Fraksi Gerindra

Martin Hutabarat

TK: 2 (20%)

H: 8 (80%)

I: 0 (0%)

S: 0 (0%)

Widjono Hardjanto

TK: 2 (20%)

H: 0 (0%)

I: 0 (0%)

S: 8 (80%)

Dhohir Farisi

TK: 2 (20%)

H: 5 (50%)

I: 3 (30%)

S: 0 (0%)

Fraksi Hanura

Ferdinand Sampurna Jaya

TK: 3 (30%)

H: 7 (70%)

I: 0 (0%)

S: 0 (0%)

Akbar Faizal

TK: 3 (30%)

H: 7 (70%)

I: 0 (0%)

S: 0 (0%)

Sidang III (5 April - 18 Juni 2010)

Fraksi Partai Demokrat

Nur Cahyo Anggorojati

TK: 5 (55,6%)

H: 3 (33,3%)

I: 1 (11,10%)

S: 0 (0%)

Fraksi Partai Golkar

Agus Gumiwang Kartasasmita

TK: 4 (44,4%)

H: 5 (55,6%)

I: 0 (0%)

S: 0 (0%)

Ibnu Munzir

TK: 4 (44,4%)

H: 5 (55,6%)

I: 0 (0%)

S: 0 (0%)

Fraksi PDI Perjuangan

Arif Wibowo

TK: 4 (44,4%)

H: 3 (33,3%)

I: 2 (22,2%)

S: 0 (0%)

Alexander Litaay

TK: 4 (44,4%)

H: 1 (11,1%)

I: 2 (22,2%)

S: 2 (22,2%)

Fraksi PKS

Andi Rahmat

TK: 1 (11,1%)

H: 3 (33,3%)

I: 5 (56,6%)

S: 0 (0%)

Ekky Awal Muharram

TK: 1 (11,1%)

H: 3 (33,3%)

I: 4 (44,4%)

S: 1 (11,1%)

Bukhori Yusuf

TK: 1 (11,1%)

H: 4 (44,4%)

I: 4 (44,4%)

S: 0 (0%)

Roihan Iskandar

TK: 1 (11,1%)

H: 6 (66,7%)

I: 2 (22,2%)

S: 0 (0%)

Fraksi PAN

Ratu Munawaroh

TK: 10 (100%)

H: 0 (0%)

I: 0 (0%)

S: 0 (0%)

Fraksi PPP

Irgan Choirul Mahfiz

TK: 3 (33,3%)

H: 6 (66,7%)

I: 0 (0%)

S: 0 (0%)

Amin Suparmin

TK: 3 (33,3%)

H: 6 (66,7%)

I: 0 (0%)

S: 0 (0%)

Fraksi PKB

Abdul Kadir Karding

TK: 4 (44,4%)

H: 3 (33,3%)

I: 2 (22,2%)

S: 0 (0%)

Abdul Malik Haramain

TK: 4 (44,4%)

H: 5 (55,6%)

I: 0 (0%)

S: 0 (0%)

Fraksi Gerindra

Desmond Djunaedi Mahesa

TK: 3 (33,3%)

H: 6 (66,7%)

I: 0 (0%)

S: 0 (0%)

Sumariyati Arjoso

TK: 3 (33,3%)

H: 5 (56,7%)

I: 1 (11,1%)

S: 0 (0%)

Fraksi Hanura

Akbar Faizal

TK: 3 (33,3%)

H: 4 (44,4%)

I: 2 (22,2%)

S: 0 (0%)

Sumber: Biro Persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI

Presiden Usut Patwal Arogan

2010-07-17T22:31:00.000+07:00

VIVAnews - Staf Presiden bidang Hukum Denny Indrayana mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah membaca surat dari Hendra NS di Harian Kompas dengan judul "Trauma oleh Patwal Presiden."

"Presiden langsung memerintahkan diadakan investigasi atas kebenaran surat pembaca tersebut," kata Denny dalam pesan singkat, Jumat 16 Juli 2010 malam. Jika pengaduan di kolom surat pembaca itu benar, kata Denny, Presiden sangat menyesalkan.

"Presiden akan memberikan sanksi tegas kepada pelaku jika memang benar isi surat pembaca tersebut," tambah Denny.

Selain itu, Denny juga menegaskan bahwa selama ini Presiden mayoritas tinggal di Istana Negara. Hanya pada akhir pekan Presiden pulang ke Cikeas. "Atau, pada hari dimana ada kegiatan malam Presiden di Cikeas."

Jika harus pergi dari Cikeas, sambungnya, Presiden sering berangkat di waktu shubuh sekitar pukul 5. Sebaliknya, jika berangkat dari Istana, Presiden pun pulang di atas pukul 9 malam.

"Hal itu dilakukan agar tidak menimbulkan kemacetan dan kekurangnyamanan bagi masyarakat."

Menurutnya, dalam hal perjalanan Cibubur-Cikeas -- yang jalannya memang padat -- Presiden selalu memerintahkan agar jalan tidak ditutup penuh. "Mengalir saja." Meskipun sebenarnya standar pengamanan VVIP yang berlaku universal, mensyaratkan penutupan.

Presiden mengucapkan terimakasih atas surat pembaca saudara Hendra NS, dan akan memanfaatkannya untuk pembenahan sistem pengawalan rangkaian kendaraan kepresidenan. (sj)

RS "Internasional" akan ditertibkan

2010-07-17T22:28:00.000+07:00

VIVAnews - Direktur Jenderal Pelayanan Medika Kementerian Kesehatan, Supriyantoro, mengimbau rumah sakit tidak lagi mencantumkan nama "internasional." Menurutnya, yang penting kualitas yang internasional, bukan namanya.

"Walaupun sudah internasional jangan dijadikan itu sebagai nama. Penggunaan nama "internasional" tidak menjadi standard mutu," katanya usai peresmian rumah sakit MRCCC Siloam Hospital Semanggi, Jakarta, Sabtu 17 Juli 2010.

Menurut dia, rumah sakit sangat berbeda dengan komoditas barang. Fungsi rumah sakit adalah melayani masyarakat. "Jadi, kalau masyarakat dikelabui dengan nama "internasional" dan tenyata tidak berstandar internasional, akan berpengaruh pada penanganannya karena menyangkut nyawa manusia."

Oleh karena itu, dia mengatakan, pihaknya akan melakukan penertiban standar internasional di tiap rumah sakit. "Biasanya masa terakreditasi hanya dua tahun dan harus diakreditasi lagi, kalau tidak bisa dicabut kalau dia nama, dia harus ganti nama," ujar Supriyantoro.

Pada 14 Agustus 2010 nanti, kata Supriyantoro, Kementerian Kesehatan akan menertibkan rumah sakit berstandar internasional dengan meregistrasi ulang rumah sakit internasional, dan juga rumah sakit yang menggunakan nama "internasional." "Kalau tidak memenuhi standar, kami akan lihat apakah standar internasionalnya harus dicabut atau tidak," ujarnya.

Ia mengimbau sebelum tanggal 14 Agustus 2010 rumah sakit internasional sudah melakukan pengakreditasian ulang. Dari datanya, hingga saat ini sudah tercatat 12 rumah sakit yang berstandar internasional.

"Sebelum 14 Agustus diharapkan mereka dapat mengubah, tentunya dengan proses hukum dan akte notaris, dan mereka dipacu untuk melakukan sertifikasi internasional bukan nama "internasional"," katanya.

Rencana Israel Pisahkan Jalur Gaza dari Palestin

2010-07-17T22:25:00.000+07:00

Jerusalem – Infopalestina: Menlu Israel Advigor Lieberman menegaskan pihaknya sedang mematangkan rencana yang bertujuan agar Israel melepaskan diri dari Jalur Gaza secara penuh. Artinya, Jalur Gaza akan diubah menjadi entitas sendiri yang terpisah dari Palestina secara utuh.

Harian Israel Yediot Aharonot berbahasa Ibrani menyebutkan hari ini Jumat (16/7) bahwa dengan rencana ini – seperti yang diyakini Menlu Israel – Israel untuk pertama kalinya akan mendapatkan pengakuan dunia internasional bahwa dirinya sudah selesai menjajah Jalur Gaza.

Dalam dokumen rahasia yang disiapkan oleh kementerian luar negeri belakangan ini disebutkan bahwa Israel harus berangkat ke Amerika dan Sekjen PBB Ban Ki-Mon serta pejabat hukum terkenal untuk mempelajari pengakuan terhadap proyek Israel mengakhiri penjajah di Jalur Gaza.

Diperkirakan Lieberman menyampaikan rencana ini di depan pejabat hubungan luar negeri di Uni Eropa Katren Aston dan enam menteri UE lainnya yang akan berkunjung ke Israel pecan depan dalam rangka menghimpun bantuan Eropa agar Israel melepaskan tanggungjawab atas penjajahan Jalur Gaza dan pihak penguasa Gaza yang bertanggungjawab.

Lieberman akan meminta kepada pejabat Eropa untuk mengusulkan kepada pemerintah Palestina di Jalur Gaza agar mendirikan sendiri pembangkit listrik dan fasilitas penyuling air laut serta fasilitas sanitasi.

Lieberman juga akan mengusulkan kepada negara-negara Arab untuk mengisim pasukan keamanan internasional ke perlintasan perbatasan antara Jalur Gaza dan Israel untuk memaksa penguasai di sana mentaati perjanjian.

Sementara itu, jubir Hamas Dr. Sami Abu Zuhri menolak upaya Israel lari dari tanggungjawabnya melanjutkan penjajahan dari sisi hukum dan operasional Jalur Gaza.

Dalam pernyataan khususnya yang diterima Infopalestina Abu Zuhri menegaskan bahwa Gaza sudah terbebas wilayahnya dari keberadaan militer Israel dan pemukimannya. Namun dari sisi hukum dan operasional Jalur Gaza masih tunduk kepada penjajah Israel.

Abu Zuhri menegaskan, "Kami menolak rencana Israel sebab Gaza adalah bagian dari Palestina yang terjajah dan Israel harus tidak boleh melepaskan tanggungjawab secara hukum selama mereka menjajah wilayah Palestina."

Abu Zuhri meminta agar tidak mengaitkan masalah ini dengan pembebasan blokade Gaza sebab blokade merupakan kejahatan perang internasional dan pembebasannya dijamin oleh hukum internasional dan HAM.

Ia menegaskan, karenanya, semua kebutuhan Jalur Gaza harus dijamin dengan cara membuka penuh perlintasan, jalan-jalan masuk, pelabuhan dan memberikan pasokan listrik dan bahan bakar. (bn-bsyr)

Amerika Berikan Bantuan Militer Terbesar Dalam Satu Dekade Pada Israel

2010-07-17T22:20:00.000+07:00

Washington – Infopalestina: Asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Andro Chapiro menegaskan bahwa pihak pemerintah Obama akan memberikan bantuan militer keamanan kepada Israel. Yang menyedihkan, bantuan kali ini akan menjadi terbesar sepanjang sejarah hubungan Israel – Amerika.

Chapiro menegaskan, bantuan Amerika selama 10 tahun terakhir bernilai sebesar 30 milyar dolar. Ini belum termasuk bantuan kerjasama pembuatan system keamanan Kubah Baja Anti Roket jarak dekat senilai 2,5 juta dolar untuk melindungi permukiman Israel.

Dalam sambutannya di Lembaga Studi Pro Kshinger di Washington, Chapiro menegaskan bahwa peningkatan kekuatan Israel dalam menghadang roket perlawanan tidak akan membantu terwujdnya solusi dua Negara. Sebaliknya, solusi dua Negara, menurutnya, tidak akan menghentikan ancaman roket. “Namun kami mendukung Israel dengan system keamanan Kubah Baja untuk memberikan kepercayaan diri Israel dalam mengambil keputusan di masa depan dalam rangka perdamaian utuh,” tegasnya.

Ia menegaskan, bantuan keamanan Amerika kepada Israel lebih dari karena factor kedekatan dan simpati atau kecintaan. Menurutnya, bantuan keamanan itu karena Israel juga memperkuat keamanan nasional Amerika.

Pernyataan ini disampaikan pada saat delegasi Amerika George Mitchael ke Timur Tengah untuk mendorong Fatah agar menggelar perundingan langsung dengan Israel. (bn-bsyr)

Presiden SBY : Misi Kemanusiaan ke Gaza harus dihormati

2010-06-29T22:11:00.000+07:00

Ankara (ANTARA) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan misi kemanusiaan ke jalur Gaza yang diinisiasi oleh sejumlah kalangan lembaga kemanusiaan dari berbagai negara seharusnya dihormati.

Hal tersebut disampaikan Presiden dalam keterangan pers bersama Presiden Turki Abdullah Gull usai bertemu di Istana Presiden Turki, Ankara, Selasa siang pukul 11.00 waktu setempat atau pukul 15.00 WIB.

"Misi di Gaza seharusnya dihormati oleh semua pihak," kata Presiden Yudhoyono menegaskan.

Presiden mengatakan dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Gull dibicarakan berbagai masalah, baik bilateral, regional, maupun isu internasional, salah satunya termasuk penyelesaian masalah Palestina.

"Masalah Palestina adalah masalah di mana kami mendorong adanya kedaulatan wilayah sebagai negara yang merdeka," kata Presiden.

Lebih jauh Presiden Yudhoyono mengatakan hubungan kerja sama antara kedua negara tidak hanya di bidang ekonomi, perdagangan, pendidikan, dan kebudayaan, namun juga dalam berbagai organisasi internasional.

Saat ini baik Indonesia dan Turki sama-sama aktif dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI), kelompok negara delapan atau D-8, serta G-20.

Seusai pertemuan bilateral antara kedua pemimpin negara, keduanya menyaksikan penandatanganan kerja sama di bidang politik, industri pertahanan, industri kecil dan menengah, kebudayaan, transportasi, tenaga kerja, program bersama peningkatan investasi dan program pertukaran berita antara TVRI dengan televisi Turki.

Nota kesepakatan itu dari pihak Indonesia masing-masing ditandatangani oleh Menlu Marty Natalegawa, Menhan Purnomo Yusgiantoro, Menperin M.S. Hidayat, Menbudpar Jero Wacik, Menhub Fredy Numberi,Menakertrans Muhaimin Iskandar, Kepala BKPM Gita Wirjawan, dan Direktur Pemberitaan TVRI Yon Anwar.

Pada pukul 15.00 waktu setempat Presiden Yudhoyono dijadwalkan bertemu dengan PM Turki Recep Tayyip Erdogan.

CT mengaku ..... ??

2010-06-29T22:07:00.000+07:00

JAKARTA - okezone - Hari ini, giliran Cut Tari yang akan menjalani pemeriksaan di Mabes Polri terkait video porno yang diperankan Ariel dan perempuan mirip Cut Tari.

"Dia direncanakan hari ini," ujar Direktur I Keamanan dan Trans Nasional Bareskrim Polri, Brigjen (Pol) Saut Usman Nasution, di Mabes Polri, Selasa (29/6/2010).

Sejak kemarin, di sejumlah media disebutkan bahwa Tari telah mengakui memang dirinya yang perempuan di video porno itu. Saut yang dikonfirmasi tentang hal ini, menolak memberikan jawaban.

"Nanti ya, masih pemeriksaan," kilahnya.

Kabar pengakuan Tari ini dimuat oleh situs jpnn.com, Senin, 28 Juni. Disebutkan bahwa akhirnya Cut Tari mengaku kepada penyidik Bareskrim Mabes Polri bahwa dia ML (making love) dengan Ariel.

Wakil Kepala Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Zainuri Lubis membenarkan bahwa Cut Tari telah mengakui hal tersebut. Namun pengakuan ini belum dimasukkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) penyidik Bareskrim Mabes Polri.

Kepolisian mengatakan, Cut Tari telah mengakui pakaian yang dikenakan orang mirip dirinya di dalam video syur itu adalah miliknya. Namun kepada penyidik, Cut Tari mengaku lupa di mana dia menyimpan pakaian dalam dan baju tidur tersebut. Keterangan Cut Tari masih didalami oleh penyidik Mabes Polri. Begitu pula Luna Maya dan Ariel.

Ariel menjadi tersangka atas tuduhan video porno dengan sejumlah artis, dimana yang dalam penyelidikan adalah dengan LM dan CT, dan berdasarkan desas desus juga melibatkan 23 atau 32 wanita (artis.) Apakah akan diungkap tuntas, masyarakat menunggu hasil pemeriksaan.

20 rekening laporan PPATK sudah diperiksa

2010-06-29T21:58:00.000+07:00

Liputan6.com, Jakarta: Kadiv Humas Polri Inskeptur Jenderal Polisi Edward Aritonang menyatakan dari 20 rekening laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sudah ada yang diklarifikasi dan lainya dalam proses klarifikasi.

Akan tetapi Edward Aritonang enggan menyatakan berapa rekening yang sudah diklarifikasi. Dua bulan lalu, Edward Aritonang pernah menyatakan rekening milik Irjen Budi Gunawan sebesar Rp 95 miliar tidak bermasalah alias didapat secara sah.

Sementara itu Komisi Kepolisian Nasional berharap, kepolisian mengizinkan pihak di luar institusi Polri menyelidiki masalah rekening para perwiranya. Menurut Adnan Pandu Praja hal tersebut untuk menghindari kesan polisi menutup-nutupi kasus ini.

Sesuai UU PPATK, laporan PPATK yang diserahkan ke kepolisian dan Kejaksaan Agung jika ditemukan indikasi pidana maka kasus itu harusnya dibawa ke pengadilan. Namun jika tidak ditemukan unsur pidana, maka harus dilaporkan kembali ke PPATK.

Kasus mulai ramai setelah keluarnya majalah Tempo edisi 18/39 dengan judul "Rekening Gendut Perwira Polisi". Cover majalah bergambar kartun seorang berpakaian seragam cokelat menggiring tiga celengan babi berwarna pink dengan tali police line.

Inti tulisan laporan utama majalah itu yakni ada enam nama jenderal dan beberapa perwira menengah yang diduga punya aliran dana mencurigakan. Mereka adalah Irjen Pol Mathius Salempang, Irjen Pol Sylvanus Yulian Wenas, Komjen Pol Susno Duadji, Irjen Pol Budi Gunawan, Irjen Pol Badrodin Haiti, dan Irjen Pol Bambang Suparno.

Tarif Internet bakal lebih ekonomis berkat WIMAX 4G

2010-06-29T21:55:00.000+07:00

TANGERANG, KOMPAS.com - PT First Media Tbk menjanjikan tarif internet bisa lebih murah 40 persen dalam waktu tiga bulan ke depan melalui layanan operator 4G berbasis Worldwide Interoperability for Microwave Access (Wimax) yang baru dibentuknya, Sitra Wimax.

Jerome Teh, Chief Marketing Officer Sitra menjelaskan tarif yang lebih murah bisa didapatkan pengguna internet karena Wimax merupakan teknologi berbasis data yang bekerja pada spektrum pita lebar layaknya Wi-Fi. Namun dengan jangkauan lebih luas dan kemampuan transmisi lebih cepat mencapai 75 Mbps.

"Kami resmi meluncurkan merek Sitra 4G Wimax mulai Senin (28/6). Selama tiga bulan ke depan, masyarakat diberi kesempatan untuk mencoba layanan Wimax. Setelah itu kami resmi menjualnya komersial," kata Jerome, seperti dilansir situs Kontan, Senin (28/6/2010).

Menurut Jerome, kehadiran Wimax akan mengubah peta kompetisi akses data di Indonesia. Sehingga akan memaksa pemain yang ada menurunkan harga akses data namun dengan kualitas yang masih sama. Sekedar informasi, sebelum lelang BWA dimulai para peserta tender memperkirakan tarif internet akan turun dari Rp 750.000 untuk 1 Mbps per bulan, menjadi Rp 300.000 sampai Rp 500.000 untuk 1 Mbps per bulan.

"Untuk saat ini Sitra baru memberikan kualitas lebih tinggi, tetapi harganya sama. Soalnya regulasi BWA saja meminta kami untuk memberikan akses data mulai dari 256 Kbps," ungkapnya.

Sitra nantinya akan mengurusi zona Broadband Wireless Access (BWA) yang tahun lalu tendernya dimenangi First Media yaitu Sumatera Bagian Utara dan Jabodetabek. Namun untuk tahap awal, Wimax milik Sitra akan hadir di Jakarta, Banten, Depok, Bekasi, dan Tangerang terlebih dahulu.

"Kami menyediakan dana sekitar Rp 236 miliar hanya untuk mendapatkan lisensi dan Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi tahun pertama. Sedangkan untuk pengembangan infrastruktur, investasinya lebih dari itu," ujarnya sambil menolak merinci lebih jauh.(KONTAN/Gentur Putro Jati)

KA Logawa Anjlok

2010-06-29T21:51:00.000+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com — Lintasan kereta api yang dilalui KA Logawa jurusan Purwokerto-Jember merupakan jalur lurus yang medannya berkontur, seperti persawahan, sehingga rel dibangun di atas gundukan tanah setinggi lebih kurang 10 meter.

Hal itu dikatakan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Tunjung Inderawan, Selasa (29/6/2010) di Jakarta.

"Saya juga mau mengklarifikasi bahwa jalur itu bukan jurang seperti yang diberitakan di televisi, melainkan berada pada medan yang konturnya seperti persawahan sehingga secara teknis jalan kereta api dibuat di atas gundukan," kata Tundjung Inderawan, Selasa.

Dia mengatakan, lintasan kereta api pada jalur tersebut sebenarnya sudah direhabilitasi pada tahun lalu dengan mengganti bantalannya menjadi bantalan beton. "Relnya juga diganti," ujarnya.

Berdasarkan laporan yang ia terima, Tundjung menjelaskan, KA Logawa yang terguling terdiri dari 11 gerbong. Sekitar pukul 14.10 WIB, tiga gerbong KA tersebut terguling, tiga lainnya anjlok, dan sisanya masih berada di rel.

"Yang masih ada di rel sudah ditarik ke Stasiun KA Wilangan," katanya.

Jutaan Selang Tabung Elpiji 3 Kg non SNI akan ditarik

2010-06-29T21:47:00.000+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah segera menarik jutaan selang, regulator, dan katub tabung elpiji 3 kilogram yang tidak memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI). Selanjutnya, pemerintah menyiapkan komponen penggantinya yang baru.

Namun, jika sebelumnya tabung elpiji, kompor, dan aksesorinya dibagikan secara gratis ke rumah tangga tidak mampu karena adanya program konversi minyak tanah ke gas elpiji, maka kali ini ini pemerintah menjualnya sesuai dengan harga pabrik di Stasiun Pengisian Bulk Elpiji ( SPBE). Hingga selesainya program subsidi konversi minyak tanah, tercatat 45 juta tabung elpiji, kompor, dan aksorinya telah dibagikan ke masyarakat.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Indroyono Soesilo kepada Kompas.com di Kantor Menko Kesra, seusai dipanggil secara mendadak Wakil Presiden Boediono di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (29/6/2010).
Saat dipanggil, Indroyono didampingi Ketua Unit Kerja Presiden Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Kuntoro Mangkusubroto dan pejabat lainnya.

"Sebenarnya bukan ditarik, tapi Wapres minta segera disiapkan penggantinya dengan cara penjualan selang, katub, dan regulator tabung di SPBE dengan harga sesuai pabrik," ujarnya.
Indroyono mengatakan, sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 61/M-Ind/Per/6/2009 tentang Harga Resmi Tabung Baja beserta Aksesorinya untuk Usaha Mikro dalam Rangka Program Konversi Minyah Tanah ke Elpiji, harga selang tabung sesuai dengan harga pabrik Rp 12.435, sedangkan harga regulator Rp 17.774, dan katup Rp 15.000. Untuk yang di luar Jakarta, tentunya akan ada biaya tambahan transportasi.

Menurut Indoroyono, tabung elpiji 3 kilogram tidak dijual. Namun, Pertamina akan menjaminnya dengan prosedur melakukan inspeksi dan pengawasan yang ketat.
"Tabung tidak boleh bocor. Kalau ada kebocoran Pertamina harus menggati tabungnya. Jika ada ledakan akibat tabung yang bocor, Pertamina harus bertanggung jawab," kata Indroyono.

Optimalisasi
Dikatakan Indroyono, dalam pengarahannya Wapres Boediono sekali lagi sangat prihatin dengan adanya korban di masyarakat akibat penggunaan tabung elpiji 3 kilogram.
"Karena itu, Wapres meminta supaya pengawasan dan sosialisasi pemakaian tabung elpiji serta jangka waktu pemakaiannya harus dioptimalisasi agar tidak menimbulkan korban kembali," ujar Indroyono.
Sosialisasi yang dimaksud adalah pengawasan dan sosialisasi yang optimal. Untuk sosialisasi yang digarap, misalnya nomor pelayanan konsumen dengan nomor 021-500.000 dan hand phone nomor 021-791-73000 yang ditempelkan di tabung elpiji selain dibuat poster dan liflet serta penyampaian langsung ke masyarakat, papar Indroyono.
Indroyono mengatakan, Pertamina juga diminta segera menambah zat pembau dalam komponen gas elpiji agar gas elpiji yang bocor akan segera dapat tercium atau terdeteksi oleh konsumen. Selain itu, nomor SNI dalam hologram yang ditempel di tabung agar tidak dipalsukan oleh pihak-pihak yang hanya mencari keuntungan semata.

Untuk menyusun standarisasi inspeksi tabung elpiji, Badan Standar Nasional (BSN) mendapat tugas di tingkat SPBE dan menyusun tambahan parameter SNI untuk karet (rubber seal), handling tabung dan umur selang.
Dikatakan Indroyono, Kementerian Perdagangan dan Polri harus terjun untuk mengawasinya. Yang tidak sesuai dengan SNI, Perdagangan dan Polri harus segera menariknya dari pasaran.

Mengenai tanggung jawab Kementerian Perindustriaan, Indroyono menyatakan, kemneterian tersebut harus bertanggung jawab untuk produksi di pabrik dan pengawasannya.
Pertamina harus mengawasi dan menginspeksi apakah tabung gas yang berisi itu siap dan tidak bocor. Kalau bocor harus ditarik. "Kalau ada tabung yang meledak, itu tanggung jawab Pertamina," kata Indroyono.

Besok , putusan atas kasus Andi Nurpati

2010-06-29T21:44:00.002+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Sidang Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Jimly Asshiddiqie mengatakan, putusan atas kasus anggota KPU Andi Nurpati terkait kasus dugaan pelanggaran pemilu di Kabupaten Tolitoli dan hengkangnya yang bersangkutan ke partai politik disampaikan pada Rabu (30/6/2010).

"Besok kami umumkan pukul 16.00," ujar Jimly seusai memimpin sidang DK KPU yang hampir berlangsung tiga jam di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (29/6/2010).

Dia mengatakan, pembacaan putusan tersebut tidak memerlukan kehadiran kedua belah pihak, baik Andi maupun pihak Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Pembacaan di hadapan publik tersebut dilakukan untuk media agar putusannya dapat segera disosialisasikan ke seluruh Indonesia.

"Setelah itu, surat putusan tersebut akan kami kirimkan (ke Andi dan Bawaslu)," kata Jimly.

Ia mengatakan, putusan tersebut mungkin sepanjang satu lembar.

Kasus Raibnya Majalah Tempo bertajuk "Rekening Gendut ...."

2010-06-29T21:41:00.000+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com — Majalah Tempo edisi terbaru bertajuk “Rekening Gendut Perwira Polisi” yang terbit hari ini mendadak ludes di pasaran. Majalah bergambar kartun polisi itu tidak ditemukan beredar seperti biasanya.

Menurut salah seorang agen koran dan majalah di Sentra Bursa Media, Jalan Budi Utomo, Jakarta Pusat, majalah Tempo yang biasa disetor ke lapaknya tiap Senin subuh ludes diborong oleh sekelompok orang yang diduga polisi. “Sudah habis semua, Mas. Udah enggak ada,” ujar pedagang yang menolak disebut namanya itu kepada Kompas.com, Senin (28/6/2010).

Pedagang berusia sekitar 30-an itu awalnya enggan membeberkan secara rinci siapa pemborong majalah Tempo itu. Dia mengatakan agak takut-takut karena pemborong tersebut tampak seperti polisi. “Kalau enggak salah ada empat orang. Pakai baju biasa sih, tapi kayak polisi kalau dilihat dari perawakan dan pembawaannya,” ujarnya lebih lanjut.

Dia menuturkan, empat orang tersebut datang pagi-pagi sekali dan langsung memborong semua majalah Tempo yang ada di semua lapak agen di Sentra Bursa Media. Semua majalah Tempo itu lantas dibawa menggunakan sebuah mobil berjenis sedan. “Pokoknya pagi-pagi banget. Majalahnya juga baru ditaruh di meja terus langsung diborong,” katanya.

Pengamatan Kompas.com, di kawasan Sentra Bursa Media terdapat tiga lapak agen. Menurut pedagang tersebut, tiap lapak agen minimal mengambil 250 majalah Tempo tiap terbit. “Semuanya diborong. Ya berarti ada kali sekitar 750 (majalah) yang diborong,” kata dia.

Pedagang itu mengaku menerima borongan itu lantaran ditawar dengan harga tinggi. Meski enggan merinci berapa total semua harga majalah Tempo yang diborong oleh terduga oknum polisi itu, dia mengatakan bahwa harganya jauh di atas harga normal. “Pokoknya dia bayar lebih dari harga biasanya,” tuturnya.

Hal serupa dikatakan oleh agen lainnya di lokasi yang sama. Namun, ia enggan berterus terang soal pemborong tersebut. “Pokoknya habis, Mas. Enggak tahu siapa,” katanya.

Menurut penuturan pedagang lainnya, siang tadi juga sempat datang seorang polisi berseragam lengkap yang hendak membeli majalah serupa. Selain berseragam lengkap, polisi tersebut datang dengan menggunakan sebuah mobil sedan polisi. “Tapi enggak dapat. Cuma nanya aja, masih ada enggak? Ya sudah habis,” katanya.

Sumber: Tempointeraktif.com

MEMEGANG saku kemeja lengan panjang batiknya, Komisaris Jenderal Ito Sumardi bertanya, “Berapa gaji jenderal bintang tiga seperti saya?” Sambil tersenyum, Kepala Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia itu menjawab sendiri pertanyaannya, “Hanya sembilan juta rupiah, sudah termasuk berbagai tunjangan.”

Ito menambahkan, Kepala Kepolisian RI, pejabat tertinggi di institusi itu, bergaji hanya sekitar Rp 23 juta, sudah termasuk aneka tunjangan. Buat biaya penanganan kasus, ia melanjutkan, polisi hanya memperoleh anggaran Rp 20 juta per perkara. Setiap kepolisian sektor-unit kepolisian di tingkat kecamatan-hanya diberi anggaran dua perkara per tahun. “Selebihnya harus cari anggaran sendiri,” kata Inspektur Jenderal Dikdik Mulyana, Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal, yang mendampingi Ito ketika wawancara dengan Tempo, Jumat pekan lalu.

Bukan sedang mengeluh, Ito menyampaikan “urusan dapur” pejabat kepolisian itu buat menangkis tudingan terhadap sejumlah perwira yang diduga memiliki rekening mencurigakan. Dokumen yang memuat lalu lintas keuangan petinggi Polri itu beredar di tangan para perwira polisi dan jadi bahan gunjingan di Trunojoyo-Markas Besar Kepolisian. Disebut-sebut dokumen itu adalah ringkasan atas laporan hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Soal ini, juru bicara Pusat Pelaporan, Natsir Kongah, tak mau berkomentar. “Saya tidak bisa memberikan konfirmasi karena itu kewenangan penyidik,” katanya, Kamis pekan lalu.

Menurut salinan dokumen itu, enam perwira tinggi serta sejumlah perwira menengah melakukan “transaksi yang tidak sesuai profil” alias melampaui gaji bulanan mereka. Transaksi paling besar dilakukan pada rekening milik Inspektur Jenderal Budi Gunawan, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Pada 2006, melalui rekening pribadi dan rekening anaknya, mantan ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri itu mendapatkan setoran Rp 54 miliar, antara lain, dari sebuah perusahaan properti.

Daftar yang sama memuat, antara lain, nama Komisaris Jenderal Susno Duadji, mantan Kepala Badan Reserse Kriminal yang kini ditahan sebagai tersangka kasus korupsi. Ada pula Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Inspektur Jenderal Mathius Salempang, mantan Kepala Korps Brigade Mobil Inspektur Jenderal Sylvanus Yulian Wenas, Inspektur Jenderal Bambang Suparno, Komisaris Besar Edward Syah Pernong, juga Komisaris Umar Leha.

Dimintai konfirmasi soal nama-nama jenderal polisi pemilik rekening itu, Ito Sumardi secara tidak langsung membenarkan. Menurut dia, perwira-perwira itu termasuk dalam daftar 21 perwira pemilik rekening mencurigakan. Ia mengatakan telah menerima perintah Kepala Kepolisian Jenderal Bambang Hendarso Danuri buat melakukan klarifikasi terhadap para perwira tersebut. “Ini pembuktian terbalik, jadi menjadi beban mereka untuk menjelaskan asal-usul transaksinya,” katanya.

Cerita soal rekening janggal milik jenderal kepolisian juga pernah muncul pada akhir Juli 2005. Ketika itu, 15 petinggi kepolisian diduga memiliki rekening tak wajar. Termuat dalam dokumen yang diserahkan Kepala PPATK Yunus Husein kepada Jenderal Sutanto, Kepala Kepolisian ketika itu, sejumlah petinggi kepolisian diduga menerima aliran dana dalam jumlah besar dan dari sumber yang tak wajar. Sebuah rekening bahkan dikabarkan menampung dana Rp 800 miliar. Namun kasus ini hilang dibawa angin.

BANGUNAN itu terlihat paling besar dibanding sekitarnya. Terletak di Jalan M. Kahfi I, Jagakarsa, Jakarta Selatan, satu rumah utama, tiga rumah tambahan, plus satu bangunan untuk petugas keamanan berdiri di tanah seluas 3.000 meter persegi.

Di halaman rumah terpajang ukiran berbentuk aksara “B” setinggi dua meter. Air kolam renang yang cukup luas di halaman belakang berkilau memantulkan sinar matahari. Para tetangga menyebut bangunan itu sebagai “rumah Pak Kapolda”. Inilah rumah Inspektur Jenderal Badrodin Haiti, yang pernah menjadi Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Badrodin, yang kini menjabat Kepala Divisi Pembinaan Hukum Kepolisian, adalah satu di antara sejumlah perwira yang melakukan transaksi mencurigakan. Menurut sumber Tempo, Badrodin membeli polis asuransi PT Prudential Life Assurance dengan premi Rp 1,1 miliar. Disebutkan dana tunai pembayaran premi berasal dari pihak ketiga.

Menjadi Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Medan pada 2000 hingga 2003, Badrodin juga menarik tunai Rp 700 juta di Bank Central Asia Kantor Cabang Utama Bukit Barisan, Medan, pada Mei 2006. Transaksi ini, kata sumber tadi, dinilai “tidak sesuai profilnya”. Sebab, penghasilan Badrodin setiap bulan berkisar Rp 22 juta, terdiri atas Rp 6 juta gaji, Rp 6 juta penghasilan dari bisnis, dan Rp 10 juta dari kegiatan investasi.

Hasil analisis rekening Badrodin juga memuat adanya setoran dana rutin Rp 50 juta setiap bulan pada periode Januari 2004-Juli 2005. Ada pula setoran dana Rp 120-343 juta. Dalam laporan itu disebutkan setoran-setoran tidak memiliki underlying transaction yang jelas.

Dimintai konfirmasi, Badrodin Haiti mengaku tidak berwenang menjawab. “Itu sepenuhnya kewenangan Kepala Badan Reserse Kriminal,” katanya. Komisaris Jenderal Ito Sumardi menyatakan timnya masih menunggu sejumlah dokumen pelengkap dari Badrodin.

Keanehan juga terdapat pada rekening Wenas, Bambang Suparno, Mathius Salempang, dan Susno Duadji serta sejumlah perwira menengah. Indikasi di rekening Wenas muncul pada 2005, ketika ia menjabat Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur. Pada 9 Agustus, isi rekening Wenas mengalir berpindah Rp 10,007 miliar ke rekening seseorang yang mengaku sebagai Direktur PT Hinroyal Golden Wing. Sejak pertama kali membuka rekening, transaksi perbankan Wenas hanya berupa transfer masuk dari pihak lain tanpa ada transaksi usaha (lihat “Rekening dalam Sorotan”).

“Profil” Wenas cukup mentereng. Rumahnya di Perumahan Areman Baru, Tugu, mewah, di atas tanah seribu meter persegi. Sejak tiga tahun lalu, keluarga Wenas pindah ke sebuah rumah di Perumahan Pesona Khayangan, Depok. Tempo, yang menyambangi rumah Wenas di perumahan elite di Depok, Kamis pekan lalu, melihat dua Toyota Alphard dan satu sedan Toyota Camry terparkir di halaman rumah.

Kepada Tempo yang mewawancarainya, Wenas menolak tuduhan melakukan transaksi ilegal melalui rekeningnya. “Semua itu tidak benar,” katanya. “Dana itu bukan milik saya.”

Susno Duadji, yang getol membongkar praktek mafia hukum di institusinya, ternyata juga memiliki transaksi mencurigakan. Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri ini disebutkan menerima kiriman dana dari seorang pengacara berinisial JS Rp 2,62 miliar. Ia juga menerima kiriman dana dari seorang pengusaha berinisial AS dan IZM (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bengkulu). Selama periode 2007-2009, Susno telah menerima kiriman fulus dari tiga orang itu Rp 3,97 miliar. Terkait dengan aliran dana ini, Markas Besar Polri telah menetapkan JS sebagai tersangka.

Muhammad Assegaf, kuasa hukum Susno, menyatakan tidak pernah membahas soal transaksi mencurigakan punya kliennya. Di berbagai kesempatan sebelum ditahan, Susno berkali-kali membantah melakukan transaksi yang melanggar aturan. “Semua transaksi itu perdata,” katanya.

TAK hanya perwira tinggi, transaksi yang membuat mata terbelalak pun dilakukan polisi dengan pangkat di bawahnya. Contohnya Umar Leha, terakhir berpangkat komisaris besar dan pernah 12 tahun bertugas sebagai Kepala Seksi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Samsat Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.

Menurut sumber Tempo, Umar pada Juni 2005 memiliki dana Rp 4,5 miliar. Duit disimpan dalam bentuk reksa dana dan deposito di Bank Mandiri. Sumber dana, menurut analisis transaksinya, diduga berasal dari setoran-setoran terkait dengan pengurusan STNK.

Di Makassar, Umar memiliki dua rumah besar dan empat mobil. Dua tahun lalu perwira pertama polisi ini mencalonkan diri dalam pemilihan Bupati Enrekang, Sulawesi Selatan. Untuk itu, ia mengundurkan diri dari kepolisian dengan pangkat terakhir ajun komisaris besar polisi. Pada pemilihan kepala daerah, ia gagal.

Soal tudingan bermain saat masih berdinas, Umar membantahnya. Dia mengaku tidak pernah mengelola langsung uang negara dari pengurusan STNK. “Apalagi mengambilnya,” ujarnya. “Saya benar-benar tidak berani menyalahgunakan amanah itu.”

Rekening Edward Syah Pernong, Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Semarang, pun mengundang curiga. Menurut sumber Tempo, ketika menjabat Kepala Kepolisian Resor Jakarta Barat, ia menerima setoran Rp 470 juta dan Rp 442 juta pada Agustus dan September 2005 dari Deutsche Bank. Pada 15 September 2005, dia menutup rekening dengan saldo terakhir Rp 5,39 miliar. Edward mempersoalkan asal-usul data itu. “Data itu bohong. Itu fitnah,” katanya kepada wartawan Tempo, Sohirin, di Semarang, Kamis pekan lalu. Ito Sumardi menyatakan tak mempersoalkan kekayaan Edward. “Dia raja Lampung, kebun sawitnya luas,” kata Ito.

Kendati dibantah dari pelbagai penjuru, anggota Komisi Kepolisian, Adnan Pandupradja, menilai laporan dugaan transaksi mencurigakan harus mendapat perhatian serius dari Kepala Kepolisian. Tanpa kejelasan pengusutan rekening-rekening itu, kata dia, citra kepolisian akan semakin terpuruk.

Neta S. Pane, Ketua Indonesia Police Watch, mendorong upaya pembuktian terbalik dari perwira yang memiliki rekening mencurigakan. Sebab, ia menyatakan jenderal yang memiliki kekayaan melimpah patut dipertanyakan. Ia menambahkan, “Jika hidup hanya dari gaji, sampai kiamat mereka tidak akan pernah bisa kaya.”

100 Corporations That Will Survive 100 Years versi Forbes

2010-06-24T20:15:00.001+07:00

The Global 100 Most Sustainable Corporations

			Factor Scores
Company Name	Country	Sector Team	Strategic Governance	Human Capital	Environment	Stakeholder Capital
Acciona SA	Spain	Construction	9.5	6.8	9.6	9.0
Accor	France	Consumer Goods	9.4	9.4	7.6	8.2
Adidas AG	Germany	Consumer Goods	9.9	9.0	8.0	9.4
Advanced Micro Devices	United States	Computers/Electronics	8.7	9.3	8.5	9.0
Aeon Company Limited	Japan	Retail	7.4	7.6	8.5	8.0
Air France-KLM	France	Transportation	8.3	7.4	7.8	8.0
Alcoa Inc	United States	Extractives	8.2	5.0	7.8	7.0
Amazon.com Inc	United States	Retail	7.1	7.4	7.0	4.9
Atlantia	Italy	Transportation	8.0	8.0	7.0	7.3
Atlas Copco AB	Sweden	Industrials/Capital Goods	8.3	7.7	7.5	9.0
BASF SE	Germany	Chemicals	9.1	9.7	7.5	9.4
Baxter International Inc	United States	Health Care	8.3	8.3	7.5	9.3
BG Group PLC	United Kingdom	Oil & Gas	7.2	6.3	7.3	8.0
BHP Billiton PLC	United Kingdom	Extractives	8.7	5.0	7.4	8.0
British Land Company PLC	United Kingdom	Real Estate	9.0	9.2	9.7	9.2
British Sky Broadcasting Group PLC	United Kingdom	Media	8.5	8.6	7.8	8.2
Cable & Wireless PLC	United Kingdom	Telecom & IT	8.0	7.0	6.0	8.3
Cairn Energy PLC	United Kingdom	Oil & Gas	7.7	7.0	6.3	9.0
Centrica PLC	United Kingdom	Utilities	9.2	8.7	7.4	8.9
Coca Cola Company	United States	Consumer Goods	7.3	5.3	7.6	6.8
Credit Agricole SA	France	Banks	8.2	5.8	5.1	4.5
Daikin Industries Limited	Japan	Construction	9.0	3.0	9.3	8.0
Dell Inc	United States	Computers/Electronics	8.5	7.1	8.5	8.7
Deutsche Boerse AG	Germany	Diversified Financials	6.4	7.6	5.5	8.5
Dexus Property Group	Australia	Real Estate	8.5	9.4	7.6	8.8
Diageo PLC	United Kingdom	Consumer Goods	9.3	6.7	7.9	9.0
East Japan Railway Company	Japan	Transportation	6.7	5.3	7.6	8.0
Eastman Kodak Company	United States	Consumer Goods	9.0	7.2	6.8	8.0
Encana Corp.	Canada	Oil & Gas	7.7	8.1	7.1	8.1
Ericsson Telephone AB	Sweden	Computers/Electronics	7.8	8.4	8.1	8.6
FPL Group Inc	United States	Utilities	7.3	7.2	7.8	8.6
Fresenius Medical Care AG	Germany	Health Care	7.0	6.8	8.5	5.3
Geberit	Switzerland	Construction	9.0	9.0	7.9	9.4
Genzyme Corp.	United States	Health Care	7.3	6.8	6.6	9.0
Glaxosmithkline PLC	United Kingdom	Health Care	9.7	7.9	7.2	8.3
Goldman Sachs Group Inc	United States	Diversified Financials	9.6	5.0	9.0	9.0
Groupe Danone	France	Consumer Goods	7.0	8.7	7.2	8.3
H & M Hennes & Mauritz AB	Sweden	Retail	9.2	8.7	6.3	10.0
Hewlett-Packard Company	United States	Computers/Electronics	8.7	7.5	8.2	10.0
Hochtief AG	Germany	Construction	10.0	6.3	8.7	8.5
Honda Motor Company Limited	Japan	Industrials/Capital Goods	6.0	4.7	8.1	5.7
Iberdrola SA	Spain	Utilities	9.3	7.0	7.3	9.3
Inditex SA	Spain	Retail	9.2	8.7	6.3	10.0
Intel Corp.	United States	Computers/Electronics	8.0	7.3	8.6	10.0
Kesko OYJ	Finland	Retail	8.4	9.0	7.3	7.3
Kuraray Company Limited	Japan	Chemicals	9.0	9.7	7.4	9.3
Lafarge SA	France	Construction	8.0	9.5	9.2	9.3
Land Securities Group PLC	United Kingdom	Real Estate	8.5	8.8	8.5	8.4
Lend Lease Corp. Limited	Australia	Real Estate	9.0	7.7	7.9	7.7
London Stock Exchange Group PLC	United Kingdom	Diversified Financials	9.0	7.0	6.4	6.8
Lonmin PLC	United Kingdom	Extractives	7.0	6.0	7.1	7.7
L'Oreal	France	Consumer Goods	7.3	9.2	7.8	7.3
Michelin	France	Industrials/Capital Goods	10.0	8.7	8.0	8.6
Mitsubishi Heavy Industries Limited	Japan	Industrials/Capital Goods	8.0	7.0	7.5	7.0
Muenchener Rueckversicherung AG	Germany	Insurance	7.7	6.3	7.2	6.0
Neste Oil OYJ	Finland	Oil & Gas	8.0	9.0	7.3	8.0
Nike Inc	United States	Consumer Goods	8.6	9.1	8.1	10.0
Nippon Yusen KK	Japan	Transportation	7.5	7.6	8.0	7.3
Nokia Corporation	Finland	Computers/Electronics	9.4	9.4	8.5	9.0
Novo Nordisk A/S	Denmark	Health Care	8.8	8.6	8.4	8.9
Novozymes A/S	Denmark	Chemicals	7.5	7.0	8.3	9.0
NTT Data Corp.	Japan	Telecom & IT	7.4	8.0	8.0	8.0
NTT Docomo Inc	Japan	Telecom & IT	7.0	7.7	7.6	7.3
Panasonic Corporation	Japan	Consumer Goods	6.3	9.4	8.5	7.0
PG & E Corp.	United States	Utilities	8.3	7.7	7.7	8.1
Pinnacle West Capital Corp.	United States	Utilities	8.0	7.7	6.8	8.3
Procter & Gamble Company	United States	Consumer Goods	8.0	7.8	6.7	9.0
Prologis	United States	Real Estate	7.5	5.4	7.4	7.6
Prudential PLC	United Kingdom	Insurance	7.0	6.8	5.9	8.2
Reed Elsevier PLC	United Kingdom	Media	9.7	9.0	8.8	8.7
Ricoh Company Limited	Japan	Computers/Electronics	7.8	5.9	8.4	7.4
Roche Holdings Limited	Switzerland	Health Care	9.4	8.2	7.4	8.2
Royal Bank Of Canada	Canada	Banks	9.9	6.4	9.6	8.3
Sainsbury (J) PLC	United Kingdom	Retail	9.3	8.7	8.4	7.1
Saint Gobain	France	Construction	7.7	9.0	8.3	7.8
Saipem	Italy	Oil & Gas	8.7	8.3	6.4	7.7
SAP AG	Germany	Telecom & IT	8.7	8.0	6.3	8.4
SCA AB	Sweden	Extractives	8.0	7.8	8.0	6.9
Scania AB	Sweden	Industrials/Capital Goods	7.3	5.5	6.8	6.6
Sekisui Chemical Company Limited	Japan	Real Estate	7.0	7.9	8.4	6.4
Sims Group Limited	Australia	Extractives	8.3	5.6	6.6	6.5
Smith & Nephew PLC	United Kingdom	Health Care	9.0	8.3	7.1	7.3
Sompo Japan Insurance	Japan	Insurance	7.9	8.7	7.6	5.7
State Street Corp.	United States	Diversified Financials	8.0	6.7	7.5	7.3
Statoilhydro ASA	Norway	Oil & Gas	6.7	6.3	7.4	7.7
Stora Enso OYJ	Finland	Extractives	9.0	8.0	7.5	8.6
Swiss Reinsurance Company	Switzerland	Insurance	9.3	7.7	7.2	7.0
Telus Corp.	Canada	Telecom & IT	7.8	7.0	6.7	7.3
The Capita Group PLC	United Kingdom	Business Services	9.3	8.3	9.0	6.3
The Walt Disney Company	United States	Media	8.7	7.5	7.5	6.7
TNT NV	Netherlands	Transportation	8.6	8.2	7.6	7.9
Toppan Printing Company Limited	Japan	Business Services	6.5	8.8	8.3	8.4
Toronto-Dominion Bank	Canada	Banks	8.1	7.2	8.8	7.8
Toyota Motor Corp.	Japan	Industrials/Capital Goods	8.0	6.3	7.9	6.7
Transcanada Corp.	Canada	Utilities	9.3	7.7	7.4	8.6
Unilever PLC	United Kingdom	Consumer Goods	8.3	7.3	7.5	8.7
United Technologies Corp.	United States	Transportation	5.7	7.3	7.6	7.7
Vestas Windsystems A/S	Denmark	Computers/Electronics	9.3	9.0	8.2	9.0
Wartsila OYJ	Finland	Industrials/Capital Goods	8.7	7.3	6.7	7.0
Whitbread PLC	United Kingdom	Consumer Goods	8.7	9.0	7.7	7.5

Source: Innovest Strategic Value Advisors, www.innovestgroup.com

Makna Zakumi ikon WC 2010

2010-06-20T23:32:00.000+07:00

Jadi apa yang dapat kita katakan tentang dia (Zakumi) ? Satu hal yang pasti, Zakumi akan menjadi ikon pertama dan terakhir dari itu di pesta terbesar di dunia - Piala Dunia 2010 Afrika Selatan ™. Dia ingin menari dan menghibur banyak orang seperti dia bisa. Dia adalah animator untuk para penggemar, pemain dan ofisial, bagi anak-anak sekolah, remaja dan anak-anak besar sama!

Tak perlu dikatakan, dia sangat bangga menjadi Maskot Resmi dan bertekad untuk menjadi tuan rumah terbaik bagi semua orang mengunjungi negara tercinta. Ia melambangkan Afrika Selatan dan sisanya dari benua Afrika melalui kepercayaan dirinya, kebanggaan, keramahan, keterampilan sosial dan hangat-Hati.

Zakumi adalah periang, percaya diri, petualang, spontan, dan sebenarnya cukup cerdas orang kecil. Dia mengasihi untuk melakukan dan selalu mengikuti naluri dan intuisi, namun kadang-kadang memiliki kecenderungan untuk membesar-besarkan sedikit. Anda akan sering menemukan dia menipu dan menggoda tentang orang, tapi tidak dengan cara yang berarti. Dia hangat-hati dan penuh perhatian, dan ingin membuat teman sebanyak mungkin.

Dia suka bermain sepak bola karena merupakan cara yang bagus untuk terhubung dengan orang lain dan memecah halangan bahasa. Dia selalu membawa sepak bola di sekeliling yang ia akan gunakan untuk mengundang orang untuk bermain dengannya.

Zakumi mencintai sepak bola. Pada suatu waktu ia memutuskan untuk mewarnai rambutnya hijau saat ia merasa itu akan menjadi kamuflase sempurna melawan hijau dari lapangan sepakbola, sedikit bintik roset-nya adalah ketika berburu di padang gurun!

Dia memiliki satu kelemahan mencolok. Dengan semua energinya, ia membutuhkan sering beristirahat. Kadang-kadang, di-antara pertunjukan di atas panggung, dia tiba-tiba bisa jatuh tertidur di tempat pada waktu yang acak! Namun yakinlah, ini hanya istirahat pendek bahwa macan tutul sekaliber dia perlu mengisi ulang baterai nya.

Selama bertahun-tahun terakhir ia telah melakukan perjalanan seluruh Afrika di mana habitat macan tutul yang baik (cukup banyak di mana-mana dari savana terbuka, hutan, hutan di daerah pegunungan, bahkan gurun). Oleh karena itu Dia telah belajar untuk beradaptasi dengan lingkungan baru, menikmati keragaman di alam dan orang-orang di seluruh benua Afrika

Nama "Zakumi 'adalah komposisi' berdiri ZA" untuk Afrika Selatan dan 'Kumi', yang diterjemahkan ke dalam '10 'dalam berbagai bahasa di Afrika.

Prioritas utama Zakumi adalah untuk mengubah Piala Dunia FIFA 2010 Afrika Selatan menjadi satu partai besar, menyenangkan dan tak terlupakan dan menunjukkan kepada ribuan tamu internasional kehangatan dan semangat dari benua Afrika.

"Dia ingin menciptakan suasana hati yang baik bagi para penggemar dan meningkatkan kegembiraan untuk Piala Dunia 2010 FIFA, yang pertama di tanah Afrika. Dia adalah bangga Afrika Selatan dan ingin memastikan bahwa dunia akan berkumpul di Afrika Selatan," jelasLucas Radebe, ikon sepak bola Afrika Selatan dan teman dekat Zakumi.

Klasemen Sementara WC 2010

2010-06-20T23:26:00.000+07:00

Group A
Team	MP	W	D	L	GF	GA	Pts
Uruguay	2	1	1	0	3	0	4
Mexico	2	1	1	0	3	1	4
France	2	0	1	1	0	2	1
South Africa	2	0	1	1	1	4	1

Group B

Team	MP	W	D	L	GF	GA	Pts
Argentina	2	2	0	0	5	1	6
Korea Republic	2	1	0	1	3	4	3
Greece	2	1	0	1	2	3	3
Nigeria	2	0	0	2	1	3	0

Group C
Team	MP	W	D	L	GF	GA	Pts
Slovenia	2	1	1	0	3	2	4
USA	2	0	2	0	3	3	2
England	2	0	2	0	1	1	2
Algeria	2	0	1	1	0	1	1

Group D
Team	MP	W	D	L	GF	GA	Pts
Ghana	2	1	1	0	2	1	4
Germany	2	1	0	1	4	1	3
Serbia	2	1	0	1	1	1	3
Australia	2	0	1	1	1	5	1

Group E
Team	MP	W	D	L	GF	GA	Pts
Netherlands	2	2	0	0	3	0	6
Japan	2	1	0	1	1	1	3
Denmark	2	1	0	1	2	3	3
Cameroon	2	0	0	2	1	3	0

Group F
Team	MP	W	D	L	GF	GA	Pts
Paraguay	2	1	1	0	3	1	4
Italy	2	0	2	0	2	2	2
New Zealand	2	0	2	0	2	2	2
Slovakia	2	0	1	1	1	3	1

Group G

Team	MP	W	D	L	GF	GA	Pts
Brazil	1	1	0	0	2	1	3
Côte d'Ivoire	1	0	1	0	0	0	1
Portugal	1	0	1	0	0	0	1
Korea DPR	1	0	0	1	1	2	0

Group H

Team	MP	W	D	Lost	GF	GA	Pts
Chile	1	1	0	0	1	0	3
Switzerland	1	1	0	0	1	0	3
Honduras	1	0	0	1	0	1	0
Spain	1	0	0	1	0	1

Memperbaiki Citra Pajak

2010-06-16T21:16:00.000+07:00

Direktorat Jenderal Pajak beberapa bulan belakangan menjadi institusi yang hangat dibicarakan di masyarakat. Sebuah lembaga vertikal di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia itu menjadi bulan-bulanan media karena kasus penyelewengan pajak oleh beberapa pegawainya. Kasus yang akhirnya membawa dampak buruk pada system perpajakan nasional dan anjloknya citra pajak di mata rakyat.

Sebenarnya sejak digebraknya reformasi dan modernisasi administrasi perpajakan nasional beberapa tahun lalu, citra pajak dinilai sangat membanggakan. Selain karena terjadinya perubahan yang cukup signifikan pada system dan tata kelola administrasi perpajakan, juga hasil survey beberapa lembaga survey nasional dan luar negeri yang sungguh mengejutkan karena menempatkan institusi pajak sebagai institusi pelayanan public yang melonjak naik peringkatnya sebelum digulirkannya reformasi dan modernisasi pajak. Peringkat ini tidak hanya variable bersih dari KKN, melainkan juga pelayanan yang sangat professional dan taat aturan kepada wajib pajak dan masyarakat.

Namun, setelah munculnya kasus Gayus dan kasus-kasus pengiringnya, citra pajak menjadi terpuruk. Tentu saja kita berharap, bahwa ulah Gayus dan lainnnya tidak harus merusak susu dalam satu belangah. Namun, kita mestinya melihat sebagai perbuatan oknum seperti kasus yang terjadi pada institusi lainnya dimana hanya melibatkan oknum.

Bagi Wajib pajak, harapannya agar berbagai kasus pajak ini dijadikan titik awal untuk memperbaiki citra pajak yang semakin baik dan lebih dipercaya masyarakat. Wajib pajak dan instistusinya adalah dua pihak yang saling bersimbiosis. Wajib pajak ingin berbakti kepada tanah air dengan membayar pajak, sedangkan institusi pajak sebagai pelayan agar uang pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak dapat digunakan untuk kemaslahatan bangsa dan negara.

Dalam beberapa info, kalangan wajib pajak menganggap ulah Gayus sangat merugikan negara dan memukul malu institusi pajak. Sehingga dalam pernyataannya kalangan pengusaha atau wajib pajak berharap Gayus dan oknum-oknum nakal lainnya dapat dihukum dengan seberat-beratnya bila perlu seumur hidup.

Wajib Pajak yang ditemui di sela-sela kesibukannya melaporkan SPTnya di Tempat Pelayanan Terpadu KPP mengungkapkan beragam tanggapan dan harapan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Umumnya mereka berharap agar kasus ini tidak begitu berpengaruh pada kinerja Kantor-kantor pajak di daerah dan juga agar kantor tetap semangat memperbaiki citranya. Salah satu saran yang cukup esensial adalah mempermudah pelayanan agar lebih cepat dan terbuka. Karena kita tahu bahwa pelayanan terhadap wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak adalah pintu utama anggaran belanja negara masuk ke kas negara.

Selain itu, adapula yang meminta keseriusan kantor-kantor wilayah yang tersebar di 33 Provinsi untuk lebih tegas mengawasi dan menangkap oknum-oknum pajak yang terindikasi nakal atau memiliki pola hidup mewah dan patut dicurigai. Meski penuh harapan dari sejumlah wajib pajak, namun sayang belum disertai oleh keberanian untuk melaporkan oknum yang dimaksud bilan memang benar adanya.

Diluar itu, perhatian yang diberikan wajib pajak dan masyarakat berupa harapan dan tanggapan terhadap kasus Gayus mengharuskan Direktorat Jenderal Pajak untuk lebih menitikberatkan pada citra pajak yang kini terpuruk kembali terbaik di mata masyarakat. Menjadi penting karena citra pajak adalah cermin pelayanan pajak agar antara pemerintah dan rakyat tidak ada jurang dan kesenjangan yang lebar. Citra menjadi hal yang penting sehingga diperlukan suatu tekad yang kuat bagi semua jajaran aparatur pajak dan dukungan rakyat khususnya wajib pajak untuk bersama-sama membangun cintra pajak kembali semakin baik. Inilah tantangan bagi intitusi yang dipimpin oleh Mochammad Tjiptardjo menuju pajak yang professional dan modern yang intinya pada kesadaran dan ketaatan membayar pajak oleh wajib pajak.

Citra tidak hanya pencitraan yang didengung-dengungkan atau dipublikasikan sekedar diangggap sudah berubah, melainkan suatu realita yang ditunujukkan kepada masyarakat. Citra menjadi sulit diwujudkan tatkala masih terjadi hal-hal yang menyakitkan wajib pajak. Memperkaya diri oleh petugas pajak menjadi contohnya dan modus penyimpangan lainnya.

Harapan kita, Direktorat Jenderal Pajak tetap eksis sebagai intitusi pengimpun uang negara untuk pembiyaan APBN dan lembaga pelayanan public yang dipercaya masyarakat.

By : Affa_ (Kompasiana)